muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Delegasi Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) Verfassung Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) meraih Juara II dalam ajang Legislative Competition 2026. Prestasi tersebut diraih setelah mereka mengusung gagasan penguatan regulasi dan integrasi data antarlembaga untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada babak final, Sabtu (3/10/2026).
Kompetisi berskala nasional tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Dalam ajang tersebut, delegasi UMS yang terdiri dari tiga mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, yaitu Eric Tsalasa Nurcahyo (angkatan 2024), Rachmad Darmawan (angkatan 2025), dan Ferry Adi Saputra (angkatan 2025), mempresentasikan policy brief berjudul “Percepatan Integrasi Data untuk Perlindungan WNI di Luar Negeri.”
Karya tersebut menyoroti urgensi penyelarasan data antarinstansi pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan responsivitas negara dalam memberikan perlindungan hukum maupun sosial bagi WNI yang berada di mancanegara.
Perwakilan tim delegasi, Eric Tsalasa Nurcahyo, mengungkapkan bahwa keikutsertaan mereka awalnya didorong oleh dorongan untuk menambah pengalaman serta mengasah pemahaman di bidang analisis kebijakan publik.
“Alhamdulillah, awalnya kami mengikuti kompetisi ini untuk mencari pengalaman dan mempelajari hal baru. Kami memperoleh banyak masukan dan pendampingan dari Pak Indra selama persiapan. Kami bersyukur dapat lolos ke babak final hingga meraih Juara II. Hasil ini menunjukkan bahwa sesuatu yang baru dapat dipelajari dan ditekuni dengan sungguh-sungguh,” ujar Eric, Senin (5/10/2026).
Apresiasi tinggi juga disampaikan oleh Pembina Delegasi, Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H. Dosen FHIP UMS yang juga bertugas sebagai Tenaga Ahli Madya di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) tersebut menilai kompetisi penulisan policy brief menjadi sarana strategis dalam menjembatani teori akademis dengan realitas kebijakan publik.
“Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berkompetisi, tetapi juga keberanian mereka mengkaji persoalan publik dan menawarkan rekomendasi berbasis data. Mahasiswa hukum tidak boleh berhenti pada analisis norma, tetapi harus mampu memahami persoalan secara utuh serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diterapkan,” tegas Indra.
Indra berharap capaian positif ini dapat menjadi pijakan bagi para mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas penelitian, formulasi kebijakan, dan komunikasi akademis. Lebih dari itu, prestasi KSPD Verfassung diharapkan dapat memotivasi mahasiswa FHIP UMS lainnya untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ilmiah guna melahirkan gagasan yang kontributif bagi masyarakat dan negara.
