by | 21 Nov 2026 | KabarMu |

Kuliah Internasional UMS Kupas Kritik Fikih Klasik pada Fatwa Kripto

muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar kuliah internasional dan presentasi penelitian ilmiah yang membedah penerapan metodologi kritik fikih ulama klasik Imam Al-Mazari terhadap fatwa mata uang kripto Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Lantai 5 Gedung Pascasarjana Kampus 2 UMS dan melalui Zoom pada Kamis (19/11/2026) ini menghadirkan pakar fikih serta ushul fikih asal Maroko, Prof. Dr. Salman Al-Samadi, sebagai pembicara utama.

Mengusung tema besar “Metodologi Kritik Fikih menurut Imam Al-Mazari dan Penerapannya dalam Fatwa Ekonomi Islam”, forum akademik ini menyoroti relevansi khazanah intelektual Islam klasik dalam menjawab tantangan instrumen keuangan digital modern.

Dalam sesi presentasi ilmiah yang dipandu mahasiswa magister Universitas Abdelmalek Essaadi Maroko, M. Faisal Maulana, Lc., mahasiswa MHES UMS Muhammad Arsyad Arifi, Lc., memaparkan hasil risetnya berjudul “Metodologi Kritik Yuridis Imam Al-Mazari dan Penerapannya dalam Mengkritik Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Mata Uang Kripto”.

Soroti Syarat Fisik Komoditas dan Volatilitas Harga Kripto

Arifi menjelaskan bahwa Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Mazari merupakan tokoh sentral mazhab Maliki yang dikenal tajam dalam menguji argumentasi hukum. Merujuk kajian pemikiran Al-Mazari dan penelitian Dr. Abdul Hamid Asyaq, ia membagi pendekatan kritik fikih menjadi dua jalur, yakni kritik eksternal terhadap pandangan di luar mazhab dan kritik internal terhadap pilihan hukum di dalam mazhab sendiri.

Instrumen pengujian yang digunakan mencakup akal atau logika, kaidah bahasa, ushul fikih, hadis, serta ilmu-ilmu realitas (ulum al-waqi). Perangkat metodologis tersebut kemudian digunakan Arifi untuk mengevaluasi keputusan MUI tahun 2021 yang mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang karena unsur gharar, dharar, serta bertentangan dengan regulasi penggunaan rupiah, sekaligus membatasi kripto sebagai komoditas kecuali memenuhi syarat syariat dan memiliki aset dasar.

Melalui pendekatan kritik eksternal, Arifi menilai anggapan bahwa fluktuasi harga kripto menandakan ketiadaan nilai perlu ditinjau ulang.

“Perubahan harga merupakan karakteristik pasar yang juga terjadi pada komoditas lain, sehingga tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan suatu aset tidak bernilai,” ujarnya.

Ia berpendapat unsur gharar semestinya diukur dari ketidakjelasan objek, sifat, ukuran, serta kemampuan penyerahan barang, bukan semata-mata karena pergerakan harga. Di samping itu, ia mengkritisi ketepatan atribusi rujukan literatur fikih dalam keputusan tersebut serta minimnya perbandingan dengan pandangan lembaga keislaman internasional lainnya.

Sementara melalui kritik internal, Arifi menguji konsistensi syarat wujud fisik pada komoditas. Menurutnya, jika wujud fisik dijadikan syarat mutlak, keabsahan objek nonfisik dalam muamalah kontemporer seperti hak cipta, saham, piutang, hingga manfaat dalam akad sewa-menyewa juga patut dipertanyakan. Ia turut mengingatkan bahwa aset kripto memiliki karakter beragam—mulai dari Bitcoin, utility token, hingga security atau ownership token—sehingga penetapan hukumnya tidak dapat disamaratakan.

“Sebagai rekomendasi, saya mengusulkan keterlibatan ahli fikih muamalah bersama pakar kriptografi dan blockchain dalam proses penyusunan fatwa, serta peninjauan kembali persyaratan komoditas agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital,” tegas Arifi.

Kritik Fikih Tetap Berpijak pada Tradisi Mazhab

Menanggapi paparan tersebut, Prof. Dr. Salman Al-Samadi mengapresiasi upaya menghubungkan metodologi fikih klasik dengan dinamika ekonomi digital masa kini. Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa evaluasi khusus terhadap keputusan MUI memerlukan pemeriksaan lebih mendalam atas teks putusan maupun data penelitian secara menyeluruh.

Salman menekankan pentingnya menempatkan kritik fikih secara proporsional di dalam kerangka mazhab. Pemikiran setiap imam mazhab, menurutnya, tidak terlepas dari ekosistem keilmuan, sanad guru, serta metode istinbat yang membentuk cara mereka membaca dalil hukum Islam—seperti tradisi Kufah dan Irak pada Imam Abu Hanifah, tradisi Madinah pada Imam Malik, maupun perpaduan tradisi Madinah, Makkah, dan Irak pada Imam Syafi’i.

Ia menambahkan, keragaman riwayat di dalam mazhab Maliki justru mendorong lahirnya tradisi verifikasi ilmiah di kalangan ulama seperti Ibnu Yunus, Ibn Bashir, Ibn Rusyd, hingga Imam Al-Mazari untuk memilah pendapat yang kuat dan lemah tanpa keluar dari koridor mazhabnya.

“Dengan demikian, pengembangan pemikiran hukum tidak harus melepaskan diri dari tradisi mazhab, tetapi dapat dilakukan melalui pendalaman dan pengujian metodologi yang menjadi landasannya,” jelas Salman.

Penguatan Jejaring Akademik Internasional FAI UMS

Terselenggaranya forum ilmiah lintas negara ini mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan Fakultas Agama Islam (FAI) UMS. Ketua Program Studi MHES UMS, Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H., menilai pertukaran keahlian akademik internasional berperan strategis dalam memperluas cakrawala riset mahasiswa.

“Kerja sama dan pertukaran keahlian akademik lintas negara dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih dan hukum Islam, sekaligus memperkaya penelitian ilmiah mahasiswa,” ungkap Isman.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Dekan I FAI UMS, Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc., menuturkan bahwa fakultasnya terus memperkuat pengembangan keilmuan Islam melalui jenjang magister dan doktoral, mencakup bidang Al-Qur’an dan Tafsir serta Syariah dan Ekonomi Islam. Ia berharap forum internasional semacam ini membuka ruang kolaborasi riset yang lebih luas di masa mendatang.

Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Informasi PDM Karanganyar kini hadir di Saluran WhatsApp dengan klik Muhammadiyah Karanganyar

Artikel terkait