by | 21 Nov 2026 | KabarMu |

Tax Center UMS dan Kanwil DJP Jateng II Edukasi UMKM Soal Aturan PPh Final PP Nomor 20 Tahun 2026

muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Tax Center Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar seminar perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Jumat (20/11/2026). Kegiatan bertema “UMKM Paham Pajak, UMKM Naik Kelas: Memahami Ketentuan PPh Final Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026” ini digelar untuk meningkatkan literasi regulasi sekaligus kepatuhan pajak pelaku usaha.

Rangkaian acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan perpanjangan kerja sama antara UMS dan DJP serta peluncuran Jurnal Digitax. Sinergi antara Tax Center UMS dan Kanwil DJP Jawa Tengah II tercatat telah terjalin sejak 2011 dan sebelumnya diperpanjang pada 30 November 2021.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber dari DJP, Isnaeni Mungawanah, S.E., M.M., menjelaskan sejumlah perubahan ketentuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Isnaeni menerangkan, regulasi baru ini menegaskan pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Selain itu, terdapat penyesuaian terkait subjek pajak yang berhak menggunakan skema tersebut, cara penghitungan peredaran bruto, hingga batas jangka waktu pemanfaatannya sesuai kategori masing-masing wajib pajak.

Ia turut menggarisbawahi bahwa wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final. Agar penghitungan omzet dan administrasi perpajakan berjalan akurat,pelaku UMKM diminta disiplin membukukan transaksi keuangan secara terpisah.

“Pastikan Bapak Ibu punya catatan keuangan, dan pisahkan antara catatan keuangan pribadi dengan catatan keuangan usahanya,” jelas Isnaeni.

Sementara itu, Ketua Program Studi Akuntansi UMS, Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa seminar ini dirancang sebagai ruang diskusi interaktif. Melalui forum ini, pelaku UMKM dapat mengonsultasikan kendala perpajakan riil sekaligus memperoleh pemahaman teknis mengenai prosedur terbaru.

“Melalui seminar ini kami ingin mengajak diskusi kepada Bapak, Ibu khususnya UMKM berkaitan dengan permasalahan-permasalahan terkait perpajakan yang Bapak, Ibu hadapi sehari-hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Tengah II,Herlin Sulismiyarti, S.H., M.H., menilai edukasi perpajakan bagi UMKM sangat krusial mengingat sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

“Jadi pajak itu kalau dimengerti tidak rumit kok, tidak sulit, asal kita paham, dan jangan malu bertanya,” tutur Herlin.

Dalam jalannya diskusi, moderator Dra. Mujiyati, M.Si., menekankan bahwa pertumbuhan bisnis tidak hanya diukur dari kenaikan omzet, perluasan pasar, maupun kapasitas produksi. Tata kelola keuangan yang tertib, pemahaman regulasi, dan pemenuhan kewajiban pajak turut menentukan keberlanjutan usaha.

Seminar ditutup dengan sesi tanya jawab yang menampung beragam persoalan teknis peserta, mulai dari status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha yang tidak lagi aktif, kewajiban pajak pelaku UMKM yang merangkap sebagai pegawai, hingga tata cara penghitungan tarif PPh Final dan pelaporan pajak usaha rumahan. (Maysali/Humas)

Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Informasi PDM Karanganyar kini hadir di Saluran WhatsApp dengan klik Muhammadiyah Karanganyar

Artikel terkait