muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terus mematangkan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lapangan setelah sebelumnya menyerap berbagai masukan dari praktisi pendidikan dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lulusan PPKn UMS memiliki kompetensi yang relevan dengan dinamika dunia pendidikan saat ini.
“Masukan dari para praktisi menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan kurikulum karena keterlibatan pengguna lulusan membantu prodi menyusun struktur pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif,” kata Ketua Program Studi PPKn UMS, Wibowo Heru Prasetiyo, Ph.D., saat ditemui pada Senin, (9/3).
Sebelumnya, Prodi PPKn UMS telah menggelar forum serap aspirasi bersama para stakeholder yang berlangsung di Laboratorium PPG FKIP UMS. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pihak mulai dari akademisi, guru, hingga praktisi yang terlibat langsung dalam pembinaan karakter dan organisasi kesiswaan di sekolah.
Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Laboratorium PPKn UMS, Obby Taufik Hidayat, Ph.D., serta sejumlah dosen pakar seperti Eko Prasetyo, M.Pd., dan Umi Setyaningsih, M.Pd. Kehadiran para akademisi ini memperkaya pembahasan mengenai penguatan profil lulusan dan struktur kurikulum.
Selain itu, sejumlah perwakilan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) juga turut memberikan masukan, di antaranya Ketua MGMP SMP Kabupaten Boyolali Joko Turyanto, S.Pd., M.M., serta Sekretaris MGMP SMA Kota Surakarta Lail Nur Fadlika, S.Pd.
Diskusi juga melibatkan praktisi dari berbagai bidang, termasuk perwakilan Satlantas Polres Sukoharjo, IPDA Niken Sri Mahesi, SH, MH, serta para pelatih kepanduan dari Hizbul Wathan dan Pramuka di wilayah Solo Raya. Kehadiran mereka memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan kompetensi guru di lapangan.
Dalam forum yang telah terlaksana pada Jumat, (27/2), berbagai aspek kurikulum dibahas secara mendalam, mulai dari struktur mata kuliah, bobot Satuan Kredit Semester (SKS), hingga kedalaman materi pembelajaran.
“Evaluasi ini dilakukan agar kurikulum mampu menjawab kebutuhan pembelajaran kewarganegaraan yang semakin kompleks,” kata Kaprodi PPKn UMS.
Menurutnya, salah satu ciri khas Prodi PPKn UMS adalah penguatan kompetensi mahasiswa dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Mahasiswa dipersiapkan tidak hanya sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai pembina organisasi siswa seperti Pramuka, Hizbul Wathan, Palang Merah Remaja (PMR), dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
Masukan dari para praktisi lapangan dinilai penting karena memberikan gambaran langsung tentang tantangan yang dihadapi guru dalam membina organisasi kesiswaan. Hal tersebut menjadi dasar bagi prodi untuk menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan sekolah.
“Saat ini, Prodi PPKn UMS tengah menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari forum tersebut, termasuk dalam penyusunan Rencana Semester Pembelajaran (RSP) yang lebih aplikatif dan berbasis praktik,” ungkapnya.
Melalui langkah tersebut, PPKn UMS berharap mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga keterampilan manajerial dan kepemimpinan dalam membina karakter siswa di lingkungan sekolah. (Yusuf/Humas)
