muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR – Memastikan akuntabilitas kinerja majelis dan lembaga, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar menggelar agenda “Kantoran Rutin” di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (3/7/2026). Rapat koordinasi ini difokuskan pada pelaporan program pemberdayaan umat oleh Muhammadiyah, mulai dari perlindungan aset hingga solusi kajian fikih kontemporer.
Dalam forum tersebut, perwakilan Majelis Hukum menyoroti upaya pendampingan hukum yang sedang berjalan. Pihaknya melaporkan langkah konkret dalam mencari solusi legalitas atas status tanah milik sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah. Upaya advokasi ini krusial agar amal usaha dapat terus melayani pendidikan masyarakat tanpa hambatan.
“Saya bertugas membela kepentingan persyarikatan, termasuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan aset-aset Muhammadiyah,” papar perwakilan Majelis Hukum saat mempresentasikan laporannya. Hal ini menegaskan kehadiran organisasi dalam memberikan rasa aman bagi amal usaha dan warganya.
Sementara itu, inovasi terkait pemberdayaan umat oleh Muhammadiyah juga muncul dari sektor lain. Forum membahas usulan penyesuaian patokan harta (seperti nisab/zakat) dari emas beralih ke perak. Pertimbangannya, harga emas yang melonjak drastis dinilai menyulitkan, sehingga transisi ke perak akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengukur kemampuan ekonomi mereka.
“Mencari emas yang paling rendah. Jadi, yang paling rendah berapa? 21 juta… Kalau kita dari memutuskan itu, mengusulkan itu,” jelas perwakilan pelapor lainnya ketika membahas penyesuaian konversi dari emas ke perak.
Kegiatan koordinasi ini diawali dengan tausiyah fikih terkait toleransi gerakan dalam salat, dan berjalan lancar sebagai bentuk tanggung jawab lembaga maupun ortom. Rapat kemudian ditutup dengan arahan dan tanggapan langsung dari Ketua PDM Karanganyar, Muhammad Arif Babher, terhadap seluruh laporan yang telah masuk.
Link Dokumentasi : https://shorturl.at/ybITJ
