muhammadiyahkaranganyar.or.id, PURWOKERTO — Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi (FIBK) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menggelar Sharing Session bertajuk “Teknik Penerjemahan di Lingkungan Pemerintahan” di Ruang K.VII.8, Gedung AR. Fakhruddin UMP, Kamis (16/7/2026). Sesi edukatif yang menghadirkan langsung tim Penerjemah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) ini digelar untuk mengenalkan profesi penerjemah pemerintah sekaligus membuka wawasan karier mahasiswa Sastra Inggris.
Kegiatan ini menghadirkan Penerjemah Ahli Utama Kemensetneg RI, Troeno Marayoga, S.H., LL.M., beserta jajaran tim penerjemah lainnya, yaitu Anindya Putri Novitasari, S.IP., Estu Widyamurti, S.Hum., M.Si., Galuh Wicaksono Hidayat, S.Hum., dan Bayu Dwi Otista, A.Md.
Dekan FIBK UMP, Dr. Widya Nirmalawati, S.S., M.A., menyampaikan bahwa kehadiran tim Kemensetneg RI menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami alur kerja penerjemahan instansi pemerintah secara langsung. Selain memperkaya wawasan akademik, kegiatan ini memperluas peluang kerja sama kelembagaan.
“Alhamdulillah kami memperoleh wawasan yang luas tentang profesi penerjemahan dan bagaimana proses penerjemahan di Kementerian Sekretariat Negara. Kami juga mendapatkan banyak informasi mengenai peluang magang, kesempatan mengunjungi kementerian, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depannya,” ujar Widya.
Dalam pemaparannya, Troeno Marayoga menjelaskan bahwa profesi penerjemah pemerintah memegang peran strategis dalam menunjang komunikasi resmi negara. Ruang lingkup kerjanya meliputi penerjemahan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pengelolaan situs web resmi, hingga bertugas sebagai interpreter bagi Presiden, menteri, serta pejabat tinggi negara.
Troeno menekankan pentingnya regenerasi dari kalangan akademisi mengingat jumlah penerjemah pemerintah di Indonesia saat ini masih relatif terbatas. Ia juga menggarisbawahi bahwa peran penerjemah pemerintah tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) maupun diserahkan kepada penerjemah swasta karena terikat oleh standar kerahasiaan negara.
“Dalam pekerjaan kami sering menangani naskah yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada AI ataupun penerjemah swasta. Karena sifatnya sangat rahasia, dokumen tersebut harus ditangani oleh penerjemah pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus,” tegas Troeno.
Melalui penyelenggaraan acara ini, FIBK UMP berharap para mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai prospek karier kebahasaan di instansi pemerintahan. Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi pijakan awal bagi UMP dan Kemensetneg RI dalam memperkuat kemitraan di bidang pendidikan, program magang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
