by | 13 Nov 2026 | KabarMu |

Atasi Beban Pajak Ganda Kredit Kendaraan Syariah, Akademisi MHES UMS Tawarkan Skema Al-Rahn Al-Shury

muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar diseminasi penelitian dan kuliah umum secara hibrid pada Jumat (13/11/2026) guna mengurai persoalan beban pajak ganda dalam pembiayaan kendaraan bermotor syariah. Forum akademik yang turut melibatkan mahasiswa Universitas Islam Bandung (UNISBA) ini membedah titik temu antara regulasi perpajakan nasional dan penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

Dalam diskusi tersebut, peneliti mahasiswa MHES UMS menyoroti potensi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebanyak dua kali pada praktik pembiayaan IMBT. Beban ganda ini muncul karena otoritas perpajakan memandang fase transaksi sewa dan fase pengalihan kepemilikan di akhir masa pembiayaan sebagai dua peristiwa hukum yang berbeda.

Mahasiswa MHES UMS, Badrul Ummah, dalam paparannya bertajuk “Terobosan Hukum Akad IMBT dalam Skema Al-Rahn Al-Shury: Solusi Pajak Ganda dalam Pembiayaan Kendaraan”, menawarkan integrasi skema ar-rahn al-suri sebagai jalan keluar. Melalui pendekatan ini, kendaraan dapat dicatat secara administratif atas nama nasabah sejak awal transaksi, namun kepemilikan substantif tetap berada pada lembaga keuangan syariah selama masa pembiayaan.

Untuk menjamin keamanan aset, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diikat melalui skema jaminan (rahn) yang diperkuat dengan pendaftaran jaminan fidusia. Dengan mekanisme tersebut, pelunasan kewajiban oleh nasabah cukup diselesaikan lewat pelepasan jaminan tanpa memerlukan akad jual beli atau hibah baru yang memicu pajak berulang.

Selain persoalan fiskal, aspek mitigasi risiko hukum turut dibahas oleh mahasiswa MHES UMS lainnya, Arbiter Hasanashov, melalui makalah berjudul “Perlindungan Hukum dalam Akad IMBT: Optimalisasi Al-Rahn Al-Shury untuk Mencegah Risiko Sindikat STNK Only”. Ia menekankan pentingnya pencantuman klausul pembatasan dalam akad serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengenali profil nasabah guna mencegah penyalahgunaan kendaraan oleh sindikat berbasis identitas nominee.

Arbiter juga merekomendasikan lembaga keuangan syariah agar mengintegrasikan perlindungan fidusia secara ketat dalam pembiayaan IMBT. Di samping itu, ia mendorong Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menyusun pedoman teknis operasional ar-rahn al-suri agar selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Menanggapi kedua pemaparan tersebut, pakar hukum ekonomi syariah, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag., menjelaskan bahwa akad IMBT dalam perspektif ilmu bisnis masuk dalam kategori financial lease. Skema ini merupakan transaksi sewa (ijarah) yang disertai tujuan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui janji (wa’ad) jual beli atau hibah pada akhir masa akad.

“Dari segi hukum fiskal di negara kita berpotensi pajak ganda. Karena pada saat akad ijarah ada pajaknya, dan pada saat akad jual beli atau hibah juga ada pajaknya,” ujar Jaih saat memberikan pendalaman materi.

Menurutnya, pencatatan dokumen kendaraan atas nama nasabah sejak awal dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat mutlak. Pertama, nasabah memperoleh izin resmi dari lembaga keuangan syariah. Kedua, terdapat dokumen perjanjian tertulis yang menegaskan bahwa kepemilikan substantif kendaraan tetap dipegang lembaga keuangan hingga proses pelunasan selesai, sehingga selaras antara ketentuan fikih dan administrasi hukum nasional.

Sementara itu, Ketua Program Studi MHES UMS, Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H., menegaskan bahwa forum interaktif ini dirancang untuk memperkuat infrastruktur hukum ekonomi syariah sekaligus melatih kompetensi lulusan dalam merumuskan konstruksi akad yang kuat. Menurutnya, hukum ekonomi syariah baik dalam bentuk undang-undang maupun fatwa DSN-MUI tidak dapat dilepaskan dari interaksinya dengan sistem hukum positif.

“Bagaimana menganalisis interaksi itu memang merupakan satu pekerjaan rumah tersendiri yang harus kita selesaikan kepada mahasiswa,” pungkasnya. (Maysali/Humas)

Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Informasi PDM Karanganyar kini hadir di Saluran WhatsApp dengan klik Muhammadiyah Karanganyar

Artikel terkait