muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai pembenahan tata kelola pasar saham dan peningkatan transparansi informasi menjadi langkah vital untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut merespons sorotan lembaga pemeringkat Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap bursa saham Indonesia. Menurut Anton, isu asimetri informasi di pasar modal domestik sebenarnya merupakan persoalan lama yang membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah dan otoritas terkait guna menjamin kesetaraan akses informasi bagi seluruh investor.
“Tuntutannya itu sebenarnya juga positif bagi pasar saham kita supaya lebih sehat. Artinya, semua investor punya informasi yang sama tentang kondisi riil kinerja emiten,” ujar Anton.
Ia menambahkan bahwa fokus pembenahan harus mencakup aspek keterbukaan informasi, mekanisme pembentukan harga saham, serta pengawasan terhadap potensi intervensi pihak tertentu. Komunikasi dan negosiasi berkelanjutan dengan MSCI perlu diimbangi dengan langkah nyata di lapangan agar pasar modal Indonesia makin kompetitif.
Lebih lanjut, Anton mengingatkan bahwa dinamika di sektor keuangan berisiko merambat ke sektor riil jika tidak diantisipasi dengan tepat. Ketidakpastian pasar dapat memicu persepsi negatif masyarakat yang berujung pada perubahan perilaku konsumsi dan investasi rumah tangga.
“Persepsi masyarakat terhadap perekonomian itu akan berpengaruh pada perilaku mereka. Orang sekarang menahan untuk tidak membeli karena khawatir kondisi ekonomi akan memburuk,” jelasnya.
Fenomena penundaan keputusan finansial ini dicontohkan pada rencana pembelian rumah melalui skema kredit oleh keluarga muda. Kepastian pekerjaan dan tingkat pendapatan di masa depan menjadi pertimbangan utama. Ketika rasa aman finansial terganggu, aktivitas transaksi di berbagai sektor usaha dipastikan melambat.
Kondisi tersebut makin kompleks akibat tantangan di pasar tenaga kerja, seperti peralihan tenaga kerja dari sektor formal ke informal serta maraknya penggunaan kontrak kerja jangka pendek. Faktor-faktor ini mengurangi kepastian pendapatan masyarakat dan mendorong sikap lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang.
Di sisi makroekonomi, risiko pelemahan nilai tukar rupiah turut diwaspadai karena berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku industri. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta ketahanan energi guna melindungi daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor produksi.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup beragam, Anton menegaskan bahwa fondasi perekonomian Indonesia secara umum masih berada dalam kondisi baik. Kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi terletak pada kemampuan pemerintah merumuskan kebijakan yang terencana, membangun komunikasi publik yang meyakinkan, serta mengevaluasi program secara presisi.
Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.
