muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mewujudkan resilient village atau desa tangguh bencana. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata di tengah kondisi geografis alam Indonesia yang rawan terhadap potensi bencana.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Deputi I Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, bersama Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, S.T., M.T., Ph.D., dalam sebuah pertemuan kelembagaan di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).
Kasubdit Pengembangan Kemitraan Industri Direktorat Reputasi, Kemitraan, dan Urusan Internasional UMS, Sidiq Permono Nugroho, S.E., M.M., menjelaskan bahwa ruang lingkup kolaborasi ini berfokus pada penguatan struktural dari level kota hingga ke tingkat desa.
Sidiq memaparkan poin-poin rencana implementasi kerja sama tersebut dalam rincian berikut: Pengembangan kota tangguh (resilient city) yang terintegrasi secara struktural hingga ke komunitas tingkat desa. Penyusunan skema mitigasi komprehensif serta penanganan pemulihan pascabencana secara berkelanjutan. Optimalisasi sistem pemetaan untuk wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kategori kawasan rawan bencana. Dan pembuatan pemodelan simulasi bencana guna menguji tingkat ketangguhan masyarakat di lapangan.
Sidiq menilai bahwa sebagian besar masyarakat desa sebenarnya telah memiliki pengalaman kolektif dalam menghadapi berbagai bencana, seperti banjir, gunung meletus, hingga gempa bumi. Kendati demikian, kapasitas yang dimiliki saat ini dinilai masih sebatas tahap kesiapsiagaan awal. Oleh sebab itu, kerja sama ini sengaja ditargetkan untuk menyasar langkah penanganan berkelanjutan pascabencana guna melindungi komoditas ekonomi dan keselamatan warga.
“Nanti akan kita lihat apakah tingkat ketangguhannya benar-benar mewakili kondisinya,” jelas Sidiq saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2026).
Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pengembangannya, Sidiq menegaskan bahwa proyeksi penguatan ini merupakan bentuk investasi krusial. Fokus utamanya bukan mencari pengembalian keuntungan finansial, melainkan untuk melindungi aset berharga, kelangsungan hidup manusia, serta stabilitas ekonomi lokal saat bencana terjadi.
Dalam implementasinya di lapangan, UMS berkomitmen untuk menerjunkan sejumlah pusat studi dan pakar internal. Dua lembaga yang dikonfirmasi akan bertindak sebagai koordinator utama program ini adalah Pusat Studi Lingkungan serta Pusat Studi Mitigasi Bencana UMS. Pihak universitas selanjutnya bakal melakukan penyaringan (screening) dan pemetaan terhadap para dosen berdasarkan keahlian khusus mereka untuk mendukung pembuatan modelling kasus yang dibutuhkan.
Melalui output riset akademis yang dihasilkan, civitas academica UMS berharap hasil pemetaan dan rekomendasi mitigasi tersebut dapat diadopsi menjadi acuan standardisasi penanganan bencana secara nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan mitigasi antara Pemerintah Republik Indonesia, BNPB, serta berbagai mitra strategis lainnya secara terpadu. (Gede/Humas)
