MUHAMMADIYAHKARANGANYAR, YOGYAKARTA – Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Muhammadiyah Karanganyar terus menunjukkan komitmennya dalam menata dan memberdayakan aset wakaf. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Sabtu (4/10), untuk menyelesaikan pengurusan surat kuasa penandatanganan tanah wakaf Muhammadiyah.
Rombongan dipimpin oleh Ketua MPW Muhammadiyah Karanganyar, Suparyadi, bersama Sekretaris, Wakil Ketua, dan Bendahara. Mereka berangkat dari Karanganyar sejak pukul 06.30 WIB dengan membawa 17 berkas tanah Muhammadiyah, terdiri atas 16 berkas wakaf dan 1 berkas jual beli, guna diajukan untuk surat kuasa resmi.
Surat kuasa tersebut menjadi dasar hukum bagi proses administrasi tanah wakaf di Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PPAT/Notaris. Upaya ini merupakan bagian dari program strategis MPW dalam penertiban dan legalisasi aset wakaf Muhammadiyah Karanganyar.
Selain pengurusan dokumen, rombongan juga melakukan silaturahmi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh langkah sesuai dengan ketentuan organisasi serta peraturan perundang-undangan.
Ketua MPW Muhammadiyah Karanganyar, Suparyadi, menegaskan pentingnya langkah ini dalam menjaga amanah wakaf.
“Kami berkomitmen menata dan mengamankan seluruh aset wakaf Muhammadiyah agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan legalitas yang kuat, wakaf dapat benar-benar diberdayakan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa MPW bertekad menjadikan pengelolaan wakaf Muhammadiyah lebih profesional dan produktif.
“Wakaf bukan hanya aset diam, tetapi potensi ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang tertib dan modern, tanah-tanah wakaf ini bisa menjadi sumber manfaat yang berkelanjutan bagi kegiatan sosial dan keagamaan Muhammadiyah,” tambah Suparyadi.
Langkah koordinasi ke Yogyakarta ini menjadi bagian penting dari upaya MPW Muhammadiyah Karanganyar untuk meneguhkan peran wakaf sebagai instrumen dakwah dan pemberdayaan umat, sekaligus memperkuat sinergi antara tingkat daerah dan pusat dalam mengelola aset secara amanah dan transparan.
Kontributor : MPI PDM KARANGANYAR
