muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA – Sebagai negara dengan curah hujan tinggi dan banyak wilayah berlereng, Indonesia menghadapi risiko besar terhadap fenomena tanah bergerak. Kondisi alam tersebut menuntut kesiapsiagaan masyarakat serta pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.
Guru Besar Bidang Ilmu Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si., menjelaskan bahwa tanah bergerak umumnya terjadi di daerah berlereng, khususnya pada kawasan pegunungan vulkanik tua yang telah mengalami pelapukan tinggi. Kondisi ini diperparah oleh intensitas curah hujan tinggi serta karakteristik tanah yang didominasi lempung mudah mengembang dan retak.
Menurutnya, gerakan tanah tidak selalu terjadi secara tiba-tiba seperti longsor besar, tetapi sering kali berlangsung perlahan dalam bentuk rayapan tanah yang tidak disadari masyarakat.
“Tanah bergerak itu sebenarnya bisa terjadi pelan-pelan. Dalam ilmu kami disebut rayapan, pergerakannya lambat tetapi terus berlangsung,” jelasnya saat diwawancarai pada Sabtu,(21/2)
Ia menambahkan, retakan kecil pada lereng atau lahan pertanian sering menjadi tanda awal. Ketika retakan tersebut terisi air hujan, lapisan tanah menjadi jenuh sehingga pergerakan tanah semakin cepat dan berpotensi merusak permukiman maupun infrastruktur.
Selain faktor alam, aktivitas manusia juga berperan besar dalam meningkatkan risiko. Alih fungsi lahan, terutama perubahan hutan menjadi lahan pertanian atau permukiman, menyebabkan daya serap tanah berkurang dan mempercepat infiltrasi air ke lapisan bawah.
“Alih fungsi lahan menjadi pemicu, karena air hujan masuk dalam jumlah besar ke zona bawah tanah dan mempercepat pergerakan lapisan lempung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kuswaji menilai tingginya pertumbuhan penduduk turut mendorong pemanfaatan wilayah lereng yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung vegetasi. Kondisi tersebut memperbesar kerentanan bencana, terutama di negara tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia.
Dalam konteks mitigasi, ia menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan melalui tiga tahapan kebencanaan, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Namun, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada penanganan darurat, sementara tahap pencegahan masih kurang optimal.
“Mitigasi harus dilakukan terus-menerus, terutama pada tahap pra bencana, dengan penguatan masyarakat dan pengurangan risiko secara sistematis,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi tata ruang secara berkala serta peningkatan pendampingan masyarakat di wilayah rawan bencana. Pemerintah dan akademisi, menurutnya harus lebih aktif memberikan edukasi agar masyarakat mampu mengenali tanda awal pergerakan tanah.
Sebagai langkah sederhana, Kuswaji menghimbau masyarakat di wilayah pegunungan untuk rutin memantau kondisi lingkungan, termasuk retakan tanah atau perubahan struktur lereng.
“Kalau ada retakan di lahan, segera ditutup agar air hujan tidak masuk lebih dalam. Kita perlu ronda kondisi alam seperti ronda keamanan,” pesannya.
Ia berharap masyarakat dapat hidup berdampingan dengan risiko bencana melalui kewaspadaan, pengetahuan, serta kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan warga setempat. (Zahra/Humas)
