muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Bidang IMMawati Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Tengah resmi menggelar Sekolah Gender, Politik, dan Demokrasi di Hotel Laras Asri, Kota Salatiga, Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah ini dirancang sebagai upaya merekonstruksi sekaligus meneguhkan peran perempuan di ruang publik, serta membekali kader perempuan Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik dan demokrasi modern.
Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah, Nia Nur Pratiwi, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa agenda ini menjadi bukti nyata inklusivitas DPD IMM Jateng dalam mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam pendidikan gender. Melalui forum ini, pihaknya berharap dapat merekonstruksi keterwakilan perempuan agar mampu mengisi ruang-ruang publik secara optimal.
Dukungan atas langkah ini turut disampaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Muh Nashiruddin, menekankan pentingnya keterbukaan gender dalam sistem demokrasi saat ini. Menurutnya, negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkontribusi secara holistik tanpa memandang gender.
Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menilai isu ketersampingan perempuan di ranah publik sering kali menjadi penghambat kemajuan bangsa. Perwakilan Bakesbangpol, Didi Haryadi, S.H., M.H., memberi tantangan langsung kepada kader IMMawati agar tidak berhenti pada wacana.
“IMMawati khususnya harus mampu mengawal, tidak hanya sekadar menyuarakan, tetapi juga mampu memberikan dampak dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia,” tegas Didi.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah melalui Prof. Dr. Zakiyyudin Baydhowi, M.Ag., mengingatkan bahwa penciptaan ruang publik yang inklusif harus didasarkan pada kesadaran setiap individu. Ia menekankan bahwa ruang publik merupakan hasil usaha kolektif antara laki-laki dan perempuan, bukan milik satu entitas semata.
Dalam amanatnya, PWM Jateng juga mengajak para peserta merefleksikan sejarah perjuangan tokoh emansipasi R.A. Kartini sebagai bukti sejarah bahwa keterwakilan suara perempuan mampu memberi dampak luas bagi masyarakat. Kebebasan memilih yang dinikmati perempuan Indonesia saat ini merupakan buah perjuangan para pahlawan yang harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh generasi muda.
