muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan II-2026. Meski menunjukkan pertumbuhan, perekonomian nasional dinilai masih mengalami stagnasi dan membutuhkan percepatan pembenahan sektor manufaktur serta kemudahan perizinan investasi agar mampu mendorong kualitas pertumbuhan yang lebih tinggi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai fondasi ekonomi Indonesia secara umum berada dalam kondisi baik. Namun, pertumbuhan cenderung berjalan di tempat akibat persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas.
“Kalau dari sisi ekonomi kita sebenarnya sekarang tidak ada masalah-masalah, kita cuma satu stagnan, mundur ya nggak tapi maju ya nggak ya stagnan di situ,” ujar Anton, Senin (26/10/2026).
Anton menyoroti hambatan utama yang berasal dari lambatnya proses perizinan investasi dan pengurusan lahan. Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam, di mana investor yang persyaratannya jelas dapat memulainya pembangunan pabrik dalam waktu tiga hingga empat bulan. Sementara di Indonesia, proses pembebasan tanah dan perizinan dapat memakan waktu hingga dua sampai tiga tahun.
Guna mengatasi persoalan ini, Anton mendorong pemerintah untuk memperbanyak kawasan industri khusus yang siap pakai, seperti yang telah berkembang di Kendal, Batang, dan Gresik. Skema ini dinilai efektif membuat investor langsung berinvestasi tanpa dibebani pengurusan izin dari awal.
“Selama kita tidak memperbanyak kawasan industri khusus yang nanti akan jadi motor pertumbuhan ekonomi ya nonsense,” tegas Anton.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus-menerus mengandalkan konsumsi domestik. Penguatan sektor industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akselerasi program hilirisasi agar mampu menghasilkan nilai tambah serta memperluas kesempatan kerja.
Di sisi lain, Anton juga mencermati masalah penyerapan tenaga kerja. Praktik kontrak kerja jangka pendek serta maraknya perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal dinilai memicu ketidakpastian pendapatan. Dampaknya, masyarakat cenderung menunda transaksi bernilai besar, seperti rumah atau kendaraan, dan memilih menahan uang tunai yang pada akhirnya memperlambat aktivitas ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, pembenahan perizinan, perluasan kawasan industri, penguatan industri manufaktur, dan penataan ketenagakerjaan secara terencana menjadi langkah mendesak agar investasi dapat terealisasi lebih cepat serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.
