muhammadiyahkaranganyar.or.id, KARANGANYAR — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengajak mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) memperkuat nalar kritis, integritas moral, serta keberpihakan kepada masyarakat yang lemah. Imbauan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTMA se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (29/10/2026).
Dalam forum bertema “Merawat Persyarikatan, Menjaga Indonesia: Kontribusi BEM PTMA untuk Indonesia Raya”tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa nalar kritis mahasiswa harus dibangun di atas kajian keilmuan yang objektif dan ditopang oleh data yang valid. Kritik tidak hanya ditujukan untuk menyoroti kekurangan kebijakan, tetapi juga mengapresiasi capaian positif sebagai bentuk evaluasi yang konstruktif.
Selain ketajaman nalar intelektual, Abdul Mu’ti menggarisbawahi peran strategis mahasiswa sebagai kekuatan moral (moral force) yang konsisten membela kelompok duafa dan mustadh’afin. Mahasiswa diminta tetap menjaga independensi gerakan agar aspirasi yang disuarakan murni lahir dari idealisme, bukan dorongan kepentingan pihak tertentu.
“Kalau mahasiswa itu membela yang bayar, dia tidak bisa menjadi moral force, tapi hanya menjadi speaker. Speaker itu menyuarakan suara siapa?” ujar Abdul Mu’ti mengingatkan pentingnya independensi gerakan mahasiswa.
Pada sesi dialog interaktif, perwakilan mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan riil di daerah. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar menyoroti isu pemerataan akses pendidikan di Indonesia Timur, penurunan kuota penerima KIP Kuliah di kampus swasta, serta keterbatasan fasilitas sekolah. Sementara perwakilan dari Riau mengusulkan konsep sekolah tangguh bencana asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan revitalisasi infrastruktur sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah terdampak bencana, serta sekolah berkategori rusak berat tanpa membedakan status negeri maupun swasta.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah telah membenahi 16.167 satuan pendidikan dengan 23 persen di antaranya merupakan sekolah swasta. Pada tahun 2026, target revitalisasi ditingkatkan secara signifikan hingga mencakup 71.744 satuan pendidikan.
Terkait aspirasi KIP Kuliah, Abdul Mu’ti mengklarifikasi bahwa pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun Kemendikdasmen berfokus pada Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah menjangkau 19,8 juta peserta didik, kendati masih menghadapi kendala teknis penyaluran di lapangan.
Mengenai ancaman karhutla terhadap proses kegiatan belajar mengajar, Kemendikdasmen menegaskan keselamatan siswa sebagai prioritas utama dan mengizinkan penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai situasi daerah.
Mengakhiri arahannya, Abdul Mu’ti mendorong Silatnas BEM PTMA untuk merumuskan rekomendasi konkret berbasis data lapangan yang valid agar dapat disampaikan secara resmi kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan.
Editor: Asef Dwi Nugroho, S.I.Kom.
