Pendidikan
muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Direktorat Reputasi, Kemitraan, dan Urusan Internasional (DRKUI) kembali menggelar program Cultural Immersion 2026. Sebanyak 110 mahasiswa internasional dari berbagai negara dilibatkan dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Kemuning, Kabupaten Karanganyar, pada Sabtu (4/7).
Agenda tahunan ini dirancang sebagai bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi mahasiswa asing. Melalui program ini, mereka diajak untuk mengenal lebih dekat kebudayaan, keindahan alam, serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia di luar aktivitas perkuliahan formal.
Kasubdit Hospitalitas DRKUI UMS, Ir. Wijianto, S.T., M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa Cultural Immersion 2026 merupakan bentuk komitmen nyata UMS dalam menghadirkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Menurutnya, pemahaman lintas budaya sangat penting untuk menunjang kenyamanan mahasiswa asing selama menempuh studi.
“Cultural Immersion 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen UMS dalam menghadirkan pengalaman belajar yang menyeluruh bagi mahasiswa internasional. Selain memperoleh pendidikan akademik, mahasiswa juga didorong untuk mengenal nilai-nilai budaya Indonesia secara langsung sehingga proses adaptasi selama menempuh studi di UMS dapat berlangsung lebih baik dan bermakna,” ujar Wijianto.
Lebih lanjut, Wijianto memaparkan bahwa para peserta asing tersebut berasal dari berbagai skema pembiayaan beasiswa. Di antaranya adalah penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), The Indonesian AID Scholarship (TIAS), hingga program beasiswa internal kampus yaitu International Priority Scholarship (IPS).
“Kegiatan Cultural Immersion ini kami selenggarakan untuk seluruh mahasiswa asing yang kuliah di UMS. Harapannya mereka mendapatkan insight yang berbeda setelah beberapa minggu mengikuti aktivitas perkuliahan. Melalui kegiatan ini mereka dapat menjalin kebersamaan, refreshing, sekaligus lebih mengenal budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung,” tambahnya.
Selama berada di kawasan lereng Gunung Lawu tersebut, para peserta mengikuti beragam aktivitas luar ruangan yang memadukan wisata alam dan penguatan kebersamaan. Mereka berkesempatan memacu adrenalin lewat aksi river tubing di Kalipucung serta menikmati keasrian perkebunan teh dalam sesi Kemuning Tea Plantation tour.
Melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial dan budaya setempat, para mahasiswa internasional diharapkan tidak hanya sekadar menikmati panorama alam. Pengalaman empiris di luar kelas ini ditargetkan mampu memperkaya wawasan mereka atas keberagaman Indonesia, sekaligus mempererat ikatan solidaritas antarmahasiswa dari berbagai belahan dunia. (ARP/Humas)
Pendidikan
muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Alumni Entrepreneur Summit 2026 di Ruang Seminar Ahmad Syafii Maarif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, Sabtu (4/7/2026). Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia yang menyoroti pentingnya peran inkubator bisnis di lingkungan kampus.
Kegiatan strategis yang mempertemukan alumni, mahasiswa, dan pemangku kepentingan ini diisi dengan kuliah umum oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M. Riza Damanik, ST., M.Si., Ph.D., IPU. Hadir pula Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Ketua LP3A UMS Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H., serta Dr. Moh. Indra Bangsawan, M.H., yang menyampaikan gagasan pembentukan Forum Bisnis UMS.
Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto terus mendorong generasi muda untuk memilih jalur kewirausahaan ketimbang hanya berorientasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah memperkuat lembaga inkubator bisnis guna meminimalisasi risiko kegagalan bagi pelaku usaha pemula.
“Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa proses inkubasi mampu menurunkan risiko kegagalan usaha hingga 80 sampai 90 persen. Karena itu, mahasiswa maupun alumni yang ingin memulai usaha sebaiknya melewati proses inkubasi,” jelas Riza dalam kuliah umum bertajuk “Membangun Ekosistem Wirausaha Mahasiswa dan Alumni untuk Penguatan UMKM Indonesia”.
Riza menambahkan, saat ini terdapat 754 lembaga inkubator di Indonesia, di mana Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah terbanyak. Ia melihat potensi besar ums.ac.id untuk memperkuat peran inkubator bisnis kampus lewat kolaborasi dengan Kementerian UMKM, didukung program pemerintah seperti Prokesra, Bursa Wirausaha Unggulan, dan platform digital Sapa UMKM.
Sementara itu, Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., menegaskan bahwa alumni merupakan poros utama dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan universitas di tengah masyarakat. Melalui Alumni Entrepreneur Summit 2026, UMS berupaya membuka ruang kolaborasi strategis demi mendorong lahirnya inovasi dan usaha baru.
“Kita datang bukan sekadar mencari pekerjaan, tetapi bagaimana bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Harun.
Harun juga memotivasi peserta dengan membagikan kisah sukses diaspora Indonesia di Selandia Baru yang merangkak dari bawah hingga mampu mengelola puluhan gerai kuliner di Auckland. Menurutnya, ketekunan dan keberanian memulai dari nol adalah modal utama dalam membangun usaha.
Melalui sinergi kokoh antara perguruan tinggi, jejaring alumni, dan kementerian terkait, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha muda berbasis kampus yang berkontribusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.
Pendidikan
muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar kegiatan diseminasi hasil riset mahasiswa pada Sabtu (4/7/2026) di Ruang Seminar Pascasarjana. Agenda akademik ini menghadirkan Sekretaris Lembaga Fatwa Al-Azhar Mesir, Dr. Abdel Halim Khattab, yang terlibat aktif mendiskusikan fatwa kontemporer secara daring.
Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara Darul Ifta Republik Arab Mesir dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk saling bertukar pengalaman sekaligus mendiskusikan metodologi perumusan fatwa modern.
Kepala Program Studi MHES UMS, Dr. Isman, SHI., SH., M.H., menjelaskan bahwa perkembangan zaman menuntut fatwa tidak hanya menjawab persoalan hukum Islam klasik, tetapi juga mampu merespons isu ekonomi, teknologi, hingga financial technology (fintech).
“Fatwa di era saat ini telah berhadapan dengan persoalan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pertukaran pengalaman antarinstitusi dan lembaga-lembaga fatwa besar menjadi kebutuhan ilmiah yang sangat penting,” ujar Isman. Ia berharap forum ini dapat memperkaya perspektif akademik sekaligus memperkuat metodologi perumusan fatwa yang relevan dengan dinamika masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa MHES mempresentasikan sejumlah hasil penelitian terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Salah satunya dipaparkan oleh Sahman, Lc., yang mengkaji fatwa mengenai kebolehan penyembelihan dam di luar Tanah Haram bagi jemaah haji Indonesia.
Merespons pertanyaan Dr. Abdel Halim Khattab mengenai dasar hukum dan kaitannya dengan empat mazhab fikih, Sahman menjelaskan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan kemaslahatan. Meski bukan pendapat resmi (mu’tamad) para imam mazhab, terdapat sejumlah ulama dari mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Maliki yang memberikan ruang kebolehan dalam kondisi tertentu.
“Dengan jumlah jemaah Indonesia yang sangat besar, penyembelihan di Tanah Haram berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan distribusi daging yang kurang optimal. Apabila dilakukan di Indonesia, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Sahman.
Selain isu haji, diseminasi ini juga membedah regulasi keuangan digital. Muhammad Arsyad Arifi, Lc., mempresentasikan riset berjudul Al-Mal Al-Mutaqawwam fi Fatwa At-Tarjih bi Sya’ni Kripto Dirasatan Ta’siliyatan, yang mengkaji konsep harta dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah terkait cryptocurrency (aset kripto).
Melalui kajian tersebut, ditemukan bahwa Muhammadiyah mengembangkan konsep harta yang bersifat kontemporer sehingga mampu mengakomodasi muamalah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dipandang sebagai mal (harta) dalam Fatwa Tarjih, namun penggunaannya wajib memenuhi syarat ketat yang telah ditetapkan.
“Penggunaan cryptocurrency diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, di antaranya tidak digunakan untuk aktivitas yang diharamkan, terbebas dari praktik skema ponzi maupun piramida, serta syarat mekanisme transaksi yang terbebas dari skema terlarang,” pungkas Arsyad.
Pendidikan
muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Dosen Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc., menjadi pembicara dalam forum diskusi internasional di University of Queensland (UQ), Australia, pada 23 Mei 2026. Forum bertajuk “From Global Insight to Local Impact: Bridging Knowledge with Grassroots Realities in Indonesia” ini menyoroti pentingnya menerjemahkan riset dan pengetahuan global menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat akar rumput di Indonesia.
Acara yang diinisiasi oleh Kopikir Indonesia bersama UQ Indonesian Student Association tersebut dihadiri oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi Indonesia dari berbagai perguruan tinggi di negara bagian Queensland.
Dalam paparannya, Hardika menekankan bahwa akses terhadap teknologi dan pengetahuan berskala global harus diimbangi dengan pemahaman kuat terhadap kondisi riil masyarakat. Menurutnya, inovasi akademik dari ruang kelas dan laboratorium hanya akan berdampak luas jika mampu menjawab kebutuhan konkret di lapangan.
“Banyak inovasi lahir dari ruang kelas, laboratorium, dan pusat riset. Namun tantangan sesungguhnya adalah bagaimana inovasi tersebut dapat hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di situlah pentingnya menjembatani pengetahuan global dengan realitas lokal,” ujar Hardika saat dikonfirmasi pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Sebagai akademisi, Hardika menilai perguruan tinggi mengemban peran strategis untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial. Ia membagikan pengalamannya memimpin Desamind Indonesia, sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan kapasitas pemuda desa melalui pendekatan local heroes.
Melalui ragam program seperti literasi digital, pendidikan, dan pendampingan inisiatif sosial, Desamind bergerak aktif menjadi jembatan transfer pengetahuan dari dunia kampus ke masyarakat pedesaan.
“Desamind percaya bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari pusat. Perubahan dapat tumbuh dari desa ketika anak muda diberi ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan memimpin solusi bagi lingkungannya sendiri,” tambah Hardika.
Diskusi yang berlangsung dinamis dari berbagai disiplin ilmu tersebut melahirkan kesepahaman mengenai pentingnya collective impact—sebuah sinergi lintas sektor antara akademisi, peneliti, komunitas, pemerintah, dan organisasi sosial guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Apresiasi tinggi datang dari Ketua Kopikir Indonesia, Hardo. Ia menilai rekam jejak Hardika sebagai dosen sekaligus pegiat pemberdayaan masyarakat memberikan perspektif baru yang sangat relevan bagi para pelajar Indonesia di luar negeri.
“Terima kasih telah berbagi bersama kami. Diskusi ini membuka perspektif baru tentang bagaimana pengalaman global dapat diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat akar rumput,” pungkas Hardo.
Pendidikan
muhammadiyahkaranganyar.or.id, SURAKARTA — Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terus memperkuat komitmennya dalam internasionalisasi pendidikan di kancah global. Langkah ini dibuktikan melalui pengiriman lima mahasiswa FHIP UMS untuk mengikuti program sit in atau class immersion di Fakultas Hukum Ton Duc Thang University (TDTU), Vietnam, pada 9-14 Juni 2026 lalu.
Dalam program strategis ini, kelima mahasiswa didampingi oleh tiga dosen FHIP UMS, yaitu Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H.I., Hanifah Febriani, S.H., LL.M., dan Muhammad RM Fayasy Failaq, S.H., M.H. Kehadiran para dosen pendamping tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas akademik berjalan optimal demi memperluas wawasan mahasiswa mengenai sistem hukum internasional.
Selama berada di TDTU, delegasi UMS terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademik, seperti mengikuti perkuliahan Vietnamese Criminal Procedure Law dan Vietnamese Contract Law. Selain di dalam kelas, mereka juga melakukan campus tour serta mengunjungi Inspire Library TDTU untuk mempelajari sistem pengelolaan perpustakaan modern dan memanfaatkan fasilitas ruang audio visual.
Dalam sesi perkuliahan Vietnamese Contract Law, mahasiswa FHIP UMS membaur dengan mahasiswa setempat untuk berdiskusi kelompok dan mensimulasikan penyelesaian perkara. Momentum ini digunakan kedua belah pihak untuk saling berbagi perspektif mengenai perbandingan penerapan hukum kontrak antara Indonesia dan Vietnam.
Dosen pendamping FHIP UMS, Hanifah Febriani, S.H., LL.M., menilai bahwa pengalaman akademik internasional seperti ini merupakan bekal krusial bagi mahasiswa hukum dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperluas jaringan internasional dan memperoleh perspektif baru yang berbeda dari pengalaman belajar di Indonesia,” jelas Hanifah.
Senada dengan hal tersebut, salah satu mahasiswa peserta program, Raffi Abhyasa Saputra, mengakui bahwa international exposure ini memberikan pengalaman akademik dan budaya yang sangat bernilai.
“Program ini memberikan perspektif baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan diri saya sebagai mahasiswa hukum,” tutur Raffi pada Sabtu (4/7/2026). Ia menambahkan bahwa interaksi intensif selama program turut mengasah kemampuan komunikasi bahasa Inggris serta memperluas jejaringnya.
Apresiasi tinggi juga datang dari pihak tuan rumah. Vice Dean Faculty of Law TDTU, Chau Bao Anh, menyambut baik partisipasi aktif dari delegasi FHIP UMS. Pihaknya berharap peluang kerja sama akademis antara kedua institusi dapat terus dirawat dan dikembangkan secara berkelanjutan di masa depan.
Program sit in class ini merupakan implementasi nyata dari kesepakatan kerja sama antara FHIP UMS dan Ton Duc Thang University yang telah dirancang sejak tahun lalu. Kolaborasi erat ini menjadi bagian dari visi besar kedua universitas dalam memperkuat kemitraan internasional di bidang pendidikan, penelitian, serta pertukaran akademik.
